Sidang BPUPKI - Poin 100

Sidang BPUPKI - Selamat pagi, siang, sore, atau pun malam untuk Anda para pembaca situs Poin 100. Bagaimana hari kalian? Semoga selalu di liputi kebahagiaan. Nah di hari yang menyenangkan ini, kami akan mengulas tentang "Sidang BPUPKI" yang mungkin saja sedang Anda cari beberapa waktu lalu.

Keberadaan internet membuat siapa saja bisa mengakses berbagai informasi, maka tidak heran belakangan ini banyak sekali betebaran situs-situs yang membahas mengenai Sidang BPUPKI. Hal ini sangat logis mengingat di era pandemi ini, masyarakat kita lebih sering melakukan proses belajar mengajar secara daring. Baiklah sudah cukup basa-basinya, yuk langsung masuk ke pembahasan saja.

Penjelasan Lengkap Sidang BPUPKI

Mestinya kita sudah sangat familiar dengan istilah BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa jepangnya Dokuritsu Junbii Chosakai.

BPUPKI merupakan sebuah badan yang didirikan oleh pemerintah pendudukan balatentara bangsa Jepang 1 Meret 1945, namun ada sumber yang lain yang mengatakan tanggal 29 April 1945.

Lantas bagaimana sejarah BPUPKI itu sendiri, dan apa fungsi dari badan tersebut? Simak ulasan di bawah ini.

Sejarah BPUPKI

Pada bulan Juni di tahun 1944, tepatnya pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Pasukan Amerika Serikat berhasil menundukan seluruh garis pertahanan Jepang yang ada di Pasifik yaitu diantaranya : Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Soloman, dan Kepulauan Marshall.

Peristiwa tersebut juga seiring dengan pengangkatan jabatan perdana menteri Jepang oleh Jenderal Kuniaki Koiso yang menggantikan PM Tojo. Pengangkatan jabatan menteri tersebut dilakukan pada tanggal 17 Juli 1944.

Tepat pada tanggal 7 September 1944, PM Koiso memberikan janji di hadapan sidang parlemen Jepang atau Teikoku Ginkai. Janji yang diungkapkan oleh PM Koiso berisikan ungkapan mengenai Hindia Timur (sebutan Indonesia pada zaman dahulu) yang akan diperbolehkan untuk merdeka.

Tujuan dari perjanjian tersebut tak lain agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan ikut membantu Jepang untuk melawan pasukan dari sekutu.

Untuk meyakinkan maksud Jepang yang memperkenankan kemerdekaan untuk Indonesia, Jepang pun memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih secara berdampingan dengan bendera jepang yang bernama Hinomaru.

Tak hanya itu saja, Jepang juga secara terang-terangan menyampaikan pengumuman adanya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai) atau BPUPKI melalui Balatentara XIV di tanah Jawa.

Tujuan atau Latar Belakang di bentuknya BPUPKI

Sama halnya dengan organisasi atau badan lainnya, BPUPKI dibentuk juga dengan tujuan tertentu. Di bawah ini adalah tujuan atau latar belakang pembentukan BPUPKI :

1. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam melawan peperangan terhadap sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, serta menjalankan praktik politik kolonial Jepang pada tanggal 1 maret tahun 1945.
2. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan republik Indonesia yang merdeka beserta tata pemerintahannya.

Struktur Organisasi BPUPKI

Sejarah berdirinya BPUPKI juga tak lepas dari pengangkatan anggota di dalamnya yang dimana telah diumumkan pada tanggal 1 April 1945.

Namun baru diresmikan melalui sebuah upacara yang diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di sebuah gedung bernama Gedung Cuo Sang In yang terletak di Jalan Pejambon Jakarta (saat ini Gedung Departemen Luar Negeri).

Adapun struktur dari organisasi BPUPKI, berikut ulasannya :

• Ketua            : Dr. Radjiman Wedyodiningrat
• Ketua muda : Itibangase Yosio (orang Jepang)
• Sekretaris     : R.P. Suroso

Anggota dari Indonesia :

1. Abdul Kaffar
2. Abdul Kahar Muzakir
3. Agus Muhsin Dasaad
4. AR Baswedan
5. Bandoro Pangeran Hairo Purobujo
6. Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo
7. Bendoro Pangeran Hairo Bintoro
8. Dr. Raden Buntaran Martoatmojo
9. Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
10. Dr. Samsi Sastrawidagda
11. Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
12. Drs. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
13. Drs. Muhammad Hatta
14. K. H. A. Ahmad Sanusi
15. Haji Abdul Wahid Hasyim
16. Haji Agus Salim
17. Ir. Pangeran Muhammad Nur
18. Ir. Raden Ashar Sutejo Munandar
19. Ir. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
20. Ir. Raden Ruseno Suryohadikusumo
21. Ir. Soekarno
22. K.H. Abdul Halim Majalengka
23. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat
24. Ki Bagus Hadikusumo
25. Ki Hajar Dewantara
26. Kiai Haji Abdul Fatah Hasan
27. Kiai Haji Mas Mansoer
28. Kiai Haji Masjkur
29. Liem Koen Hian
30. Mas Aris
31. Mas Sutarjo Kartohadikusumo
32. Mr. A. A. Maramis
33. Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
34. Mr. Mas Besar Martokusumo
35. Mr. Mas Susanto Tirtoprojo
36. Mr. Muhammad Yamin
37. Mr. Raden Ahmad Subarjo
38. Mr. Raden Hindromartono
39. Mr. Raden Mas Sartono
40. Mr. Raden Panji Singgih
41. Mr. Raden Syamsudin
42. Mr. Raden Suwandi
43. Mr. Raden Sastromulyono
44. Mr. Yohanes Latuharhary
45. Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
46. Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
47. Oey Tiang Tjoei
48. Oey Tjong Hauw
49. P.F. Dahler
50. Parada Harahap
51. Prof. Dr. Mr. Raden Supomo
52. Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
53. Prof. Dr Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
54. Raden Abdul Kadir
55. Raden Abdulrahim Pratalykrama
56. Raden Abikusno Cokrosuyoso
57. Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking
58. Raden Adipati Wiranatakoesoema V.
59. Raden Asikin Natanegara
60. Raden Mas Margono Joyohadikusumo
61. Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
62. Raden Oto Iskandardinata
63. Raden Rusian Wongsokusumo
64. Raden Sudirman
65. Raden Sukarjo Wiryopranoto
66. Tan Eng Hoa

Anggota dari Jepang :

1. Matuura Mitukiyo
2. Miyano Syoozoo
3. Tanaka Minoru
4. Tokonami Tokuzi
5. Itagaki Masumitu
6. Masuda Toyohiko
7. Ide Teitiroo

Tugas BPUPKI

Seperti yang telah tuliskan.id jelaskan, BPUPKI mempunyai tugas khusus yakni mempelajari sekaligus menyelidiki berbagai persoalan penting yang berkaitan dengan pembentukan Negara Indonesia.

Mulai dari aspek politik ekonomi, tata pemerintahan, serta hal-hal penting lainnya. Sesui dengan sidang yang telah dilakukan, tugas dari BPUPKI diantaranya :

• Membahas tentang segala hal yang berkaitan dngan Dasar Negara.
• Pembentukan reses dalam waktu satu bulan.
• Pembentukan Panitia Kecil atau panitia delapan dengan tugas menampung saran serta konsepsi para anggotanya.
• Membantu panita sembilan dan juga panita kecil.
• Hasil dari panitia sembilan ialah Piagam Jakarta(Jakarta Charter).

Sidang BPUPKI

1. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Selanujutnya merupakan sidang yang dilaksanakan pertama kali oleh BPUPKI pad tanggal 29 Mei 1945 hingga 1Juni 1945.

Tepat di tanggal 28 Mei tahun 1945, BPUPKI juga mengadakan acara pelantikan yang bersamaan dengan acara pembukaan sidang pertama yang berada di sebuah gedung bernama Chuo Sangi In ( Pada masa Belanda gedung tersebut bernama gedung Volksraad, namun saat ini gedung tersbut dinamai Gedung Pancasila).

Sementara itu, acara resmi dari sidang PBUPKI yang pertama baru dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 untuk membahas tentang Dasar Negara.

Berbagai tokoh besar sejarah Indonesia juga mengungkapkan pandangan mereka masing-masing, diantaranya Muh. Yamin, Prof. Supomo, dan Ir. Soekarno.

Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin untuk yang pertama mengemukakan 5 asas untuk Dasar Negara Indonesia, asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Asas Peri Kebangsaan
2. Asas Peri Kemanusiaan
3. Asas Peri Ketuhanan
4. Asas Peri Kerakyatan
5. Asas Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Soepomo juga ikut mengemukakan 5 asas sebagai dasar Negara Indonesia, yang berbunyi :

1. Asas Persatuan
2. Asas Mufakat dan Demokrasi
3. Asas Keadilan Sosial
4. Asas Kekeluargaan
5. Asas Musyawarah

Yang terakhir di tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir. Soekarno juga ikut mengemukakan 5 sila rumusan sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang sampai saat ini kita kenal sebagai Pancasila, kelima rumusan tersebut ialah :

1. Sila Kebangsaan Indonesia
2. Sila Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
3. Sila Mufakat atau Demokrasi
4. Sila Kesejahteraan Sosial
5. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Ide dari Ir. Soekarno mengenai rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila juga dapat diringkas kembali menjadi Trisula atau tiga sila yaitu :

1. Sosionasionalisme
2. Sosiodemokrasi
3. Ketuhanan yang berkebudayaan

Ir. Soekarno juga menyebutkan jika ingin diringkas lagi dapat dibuat menjadi Ekasila atau satu sila dan kemudian menjadi gotong-royong. Dari ide tersebut, sebenarnya Soekarno menunjukan bahwa rumusan dasar negara ada pada satu kesatuan yang utuh.

Pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno juga mengakhiri masa sidang pertama BPUPKI. Kemudian BPUPKI mengumumkan masa reses atau masa istirahat dalam waktu satu bulan lebih.

Dari masa reses BPUPKI (antara persidangan pertama dan persidangan kedua) hingga masa sidang yang pertama berakhir, belum membuahkan rumusan mengenai dasar negara.

Hanya menghasilkan pandangan umum mengenai dasar negara Indonesia merdeka.

Selanjutnya untuk menampung berbagai saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yan diberi nama panitia sembilan.

Berikut sturktur keanggotaan dari Panitia Sembilan :

• Ketua : Ir. Soekarno
• Wakil ketuan : Drs. Mohammad Hatta

Anggota :

• Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H.o
• Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
• KH. Abdul Wahid Hasjimo
• H. Agus Salim
• Abdoel Kahar Moezakiro
• Mr. Alexander Andries Maramis
• Raden Abikusno Tjokrosoejoso

Selesainya perundingan yang dilakukan oleh 4 anggota dari kebangsaan (nasionalis) serta 4 orang lagi dari pihak keagamaan (islam).

Tepat pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia Sembilan merumuskan dasar negara Indonesia atau yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang pada saat itu disebut sebagai Gentlement Agreement.

Isi dari Piagaam Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. (Dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. (Serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian rancangan tersebut diterima dan hingga dijadikan sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar.

2. Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli – 17 Juli 1945)

Terlepas dari dua sidang resmi di atas, BPUPKI juga melakukan persidangan yang tidak resmi dengan dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI.

Sidang yang tak resmi itu diketuai oleh Bung Karno dengan topik pembahasan mengenai rancangan “Pembukaan “(Preambule) pada Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam persidangan tersebut kemudian dibentuk lagi kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang dengan strukturnya sebagai berikut :

• Ketua : Prof. Soepomo

Anggota :

1. Mr. Wongsonegoro
2. Mr. Achmad Soebardjo
3. Mr. A. A. Maramis
4. Mr. R. P. Singgih
5. H. Agus Salim
6. Dr. Soekiman

Kelompok atau panitia kecil tersebut bertugas untuk merumuskan rancangan UUD. Kemudian bahasa dari hasil rumusan rancangan UUD oleh panitia kecil tersebut disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa yang beranggotakan Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof. Soepomo.

Dari hasil pembahasan Panitia Perancang UUD yang telah disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Terdapat tiga konsep yakni : pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD, serta batang tubuh UUD. Ketiga konsep tersebut diterima oleh dalam sidang BPUPKI.

Hasil dari sidang kedua yang dilakukan oleh BPUPKI sendiri dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Kesepakatan tentang wilayah negara yaitu bekas wilayah Hindia Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (saat ini adalah wilayah Sabah dan Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (saat ini adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.
2. Kesepakatan tentang bentuk negara yaitu kesatuan atau unitaris.
3. Kesepakatan tentang bentuk pemerintahan yaitu republik.
4. Kesepakatan tentang bendera nasional yaitu Sang Merah Putih.
5. Kesepakatan tentang bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia.
6. Kesepakatan tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia.
7. Kesepakatan tentang pembukaan UUD dan batang tubuh UUD.

Baca juga: Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pembubaran BPUPKI

BPUPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembubaran tersebut dilakukan karena dianggap telah mampu dalam melaksanakan tugasnya.

Setelah itu, BPUPKI diganti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dalam bahasa indonesia disingkat sebagai PPKI dengan ketuanya Ir. Soekarno.

Demikianlah artikel yang dapat tuliskan.id berikan, mengenai sejarah, hingga akhir dari pembubaran organisai BPUPKI, semoga bermanfaat.

The post Sidang BPUPKI appeared first on Tuliskan.

ARTIKEL PILIHAN PEMBACA :

Memuat...

Ketika Anda membaca kalimat ini, berarti Anda sudah sampai dibagian akhir dari pembahasan tentang Sidang BPUPKI - Poin 100. Besar harapan kami ulasan yang kami sampaikan diatas bisa menjadi sarana pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk Anda yang memang sedang mencarinya. Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih karena sudah berkunjung ke situs poin100. blogspot. com dan membaca hingga selesai. Salam santun dan sampai ketemu di artikel selanjutnya.