Kebijakan Fiskal - Poin 100

Kebijakan Fiskal - Selamat pagi, siang, sore, atau pun malam untuk Anda para pembaca situs Poin 100. Bagaimana hari kalian? Semoga selalu di liputi kebahagiaan. Nah di hari yang menyenangkan ini, kami akan mengulas tentang "Kebijakan Fiskal" yang mungkin saja sedang Anda cari beberapa waktu lalu.

Keberadaan internet membuat siapa saja bisa mengakses berbagai informasi, maka tidak heran belakangan ini banyak sekali betebaran situs-situs yang membahas mengenai Kebijakan Fiskal. Hal ini sangat logis mengingat di era pandemi ini, masyarakat kita lebih sering melakukan proses belajar mengajar secara daring. Baiklah sudah cukup basa-basinya, yuk langsung masuk ke pembahasan saja.

Penjelasan Lengkap Kebijakan Fiskal

Pengertian

Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara mengurangi atau meningkatkan pendapatan serta belanja negara guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Tujuan tersebut seperti mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan atau mengurangi jumlah penganguran atau.

Instrumen utama yang digunakan kebijakan fiskal yakni untuk melakukannya adalah pengeluaran pemerintah dan pajak.

Apa itu Fiskal dan Kebijakan Fiskal?

Fiskal berfungsi untuk menjelaskan suatu bentuk pendapatan negara yang terkumpul yang berasal dari masyarakat dan juga oleh pemerintahan dianggap sebagai pendapatan.

Kemudian digunakan sebagai pengeluaran dengan berbagai program guna menghasilkan pencapaian kepada pendapatan nasional, produksi serta perekonomian serta difungsikan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara.

Sedangkan untuk kebijakan fiskal sendiri merupakan salah satu faktor yang membentuk arah perekonomian negara.

Pemerintah menjadikan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan penyesuaian tingkat pengeluaran dan pendaptan negara.

Kebijakan fiskal didasari terhadap teori-teori ekonomi Inggris oleh John Maynard Keynes yang menyebutkan bahwa penurunan maupun peningkatan pendapatan atau pajak serta tingkat pengeluaran yang mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan juga aliran uang melalui sistem ekonomi dalam suatu negara.

Keberhasilan ekonomi pada suatu negara pada umumnya diukur melalui beberapa faktor, salah satunya yakni produk domestik bruto (PDB), dimana nilai barang serta jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun.

Faktor lainnya ialah permintaan agregat, permintaan agregat adalah jumlah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara yang dibeli pada titik harga tertentu.

Bila kurva permintaan agregat menyebutkan bahwa dalam tingkat harga yang lebih rendah, maka lebih banyak lagi barang serta jasa yang diproduksi.

Kebijakan fiskal sangat mempengaruhi pengukuran ini, tujuan dari kebijakan fiskal tak lain guna meningkatkan PDB serta permintaan agregat secara continue.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal merupakan pengeluaraan dan penedapatan pemerintah yang berkaira erat dengan pajak.

Asumsinya, bila tarif pajak diturunkan maka kemampuan dari daya beli dalam masyarakat akan meningkat otomatis serta industri pun dapat meningkatkan jumlah penjualannya.

Dan begitupun sebaliknya.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal ialah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara dengan berbagai sasaran seperti berikut ini:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara.

Kebijakan fiskal memiliki tujuan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara maksimal sebab sangat berperan dalam pemasukan atau pendapatan negara.

Hal itu meliputi: bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud yaitu:

• Pembangunan sarana dan prasarana umum.
• Pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat.
• Belanja persenjataan.
• Proyek pemerintah.

2. Mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja.Karna bukan rahasia, kalau pengangguran merupakan salah satu pokok masalah dalam suatu negara.

Di Indonesia sendiri, tingkat pengangguran telah berkurang sebanyak 140.000 jiwa.

Dalam persentase tingkat pengangguran terbuka,dalam bulan Februari tahun 2017 angkanya mencapai hingga 5,33%, dan dalam bulan Februari tahun ini angkanya telah berkurang di level 5,13%.

Hal itu,tak lepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia. Kebijakan fiskal memang dilakukan serta menjadi prioritas utama dalam usaha pencegahan timbulnya angka pengangguran.

3. Menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Turunnya dari harga suatu produk tentunya membuat hilangnya harapan dalam mendapat keuntungan terhadap sektor swasta.

Namun, harga suatu produk yang terus meningkat juga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi.

Di sisi lain, inflasi dapat juga memberikan keuntungan, contohnya dalam menciptakan kesempatan kerja penuh.

Namun lagi-lagi, inflasi juga dapat berdampak negatif terhadap suatu kelompok atau orang yang memiliki penghasilan rendah sebab daya beli menjadi turun.

Permasalahan inflasi yang tidak kunjung stabil memiliki potensi besar dalam membuat keyakinan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang.

Melalui kebijakan fiskal, tingkat dari pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, serta distribusi penghasilan nasional pun diharapkan mampu berjalan dengan baik.

Tujuan Utama Kebijakan Fiskal

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membuat undang-undang serta membuat program supaya menjaga sagar setiap warganya berada dalam ekonomi yang baik.

Kebijakan fiskal menjelaskan mengenai tindakan yang diambil oleh pemerintah guna mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan negara.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya memiliki tujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti lapangan kerja yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta harga yang stabil.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal ialah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Ketika ekonomi tumbuh dengan pesat, bisnis akan cenderung berkembang serta masyarakat akan cenderung memperoleh pendapatan lebih banyak.

Tentunya hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa secara keseluruhan.

Mengurangi pajak merupakan salah satu cara pemerintah bisa mendorong pertumbuhan laju ekonomi melalui kebijakan fiskal.

Saat pajak lebih rendah, konsumen akan mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan, dan hal ini akan menguntungkan pebisnis serta meningkatkan investasi para pebisnis yang mengarah ke laju pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran oleh pemerintah yang tinggi juga bisa memacu laju pertumbuhan ekonomi.

2. Pekerjaan

Mencapai tingkat pekerjaan yang maksimal merupakan tujuan umum yang lain dari kebijakan fiskal.

Sebab, seorang pengangguran akan mempunyai sedikit uang untuk dibelanjakan dibandingkan dengan para pekerja dengan pekerjaan sebagai rutinitasnya.

Hal tersebut tentunya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengurangi angka pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sert terjadinya ekspansi bisnis.

Secara bersamaan, juga dapat mendorong perekrutan karyawan dan membuat lowongan bagi para pengangguran.

3. Stabilitas Ekonomi

Selain itu, juga ada tujuan lainnya dari kebijakan fiskal yakni untuk menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian suatu negara.

Ekonomi negara cenderung akan mengikuti pola dari ekspansi ekonomi global, atau “booming,” diiringi dengan perlambatan ekonomi, atau “busts.”

Pemerintah bisa memanfaatkan kebijakan fiskal guna mengurangi risiko tersebut dengan cara meningkatkan pengeluaran serta mengurangi angka pajak.

Hal tersebut guna mengendalikan ekspansi yang berlebihan sebab bisa menyebabkan efek buruk  seperti inflasi tinggi yang otomatis akan meningkatkan angka pajak dan pemangkasan pengeluaran.

Jadi pada intinya, pemerintah bisa menjajal untuk memuluskan tren boom dan bust guna mencapai tren pertumbuhan laju ekonomi yang konstan dan lebih stabil.

Jenis

1. Kebijakan fiskal ekspansif (expansionary fiscal policy)

Kebijakan fiskal ekspansif dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi, kebijakan ini paling sering manfaatkan selama waktu resesi, pada saat pengangguran mencapai angka yang tinggi atau pada saat periode siklus bisnis sedang rendah.

Kebijakan ekspansif ini juga mengharuskan pemerintah supaya membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau bahkan melakukan keduanya.

Tujuannya ialah untuk memberikan lebih banyak uang kepada konsumen sehingga konsumen akan terus membelanjakan lebih banyak sehingga akan merangsang laju ekonomi negara.

2. Kebijakan fiskal kontraksional

Digunakan guna memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, contohnya pada saat inflasi tumbuh pesat.

Hal ini tentunya merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, dimana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran.

Jenis kebijakan fiskal berdasarkan teori:

• Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional: untuk mengatur pengeluaran oleh pemerintah dengan cara memperhatikan pengaruhnya terhadap peningkatan dalam hal kesempatan kerja.
• Kebijakan pengelolaan anggaran: mengatur pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak serta  pembiayaan guna mencapai laju perekonomian yang stabil.
• Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis: mengatur jumlah pengeluaran pemerintah dengan cara menimbang serta menganalisa biaya dan juga manfaat dari berbagai macam pengeluaran yang digunakan.

Kebijakan Fiskal dari Jumlah Penerimaan & Pengeluaran

• Anggaran seimbang

Dalam hal ini, anggaran akan disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga nantinya stabilitas ekonomi bisa terjaga.

• Anggaran dinamis

Mempunyai ciri dimana anggarannya selalu meningkat daripada anggaran pada tahun sebelumnya.

Hal tersebut dilakukan dengan upaya meningkatkan pendapatan serta melakukan penghematan dalam sisi pengeluaran, sehingga tabungan dari pemerintah bisa meningkat dengan cepat.

• Anggaran defisit

Mempunyai ciri dimana anggaran disusun dari jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan oleh pendapatan negara.

Hal ini biasanya diatasi dengan beberapa kebijakan yang berlaku, seperti: menciptakan uang baru, melakukan pinjamana atau hutang (dalam/luar negeri).

Mulai tahun 2000, APBN di negara Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dimana akan dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri.

• Anggaran surplus

Mempunyai ciri dimana jumlah pendapatan lebih besar dibangdingkan dengan jumlah pengeluaran total oleh pemerintah.

Macam-macam Komponen Kebijakan Fiskal

Adapun empat komponen utama dari Kebijakan Fiskal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Perpajakan

Sebelumnya, yuksinau.id telah menjelaskan secara detail mengenai kebijakan perpajakan dalam perannya untuk penentuan kebijakan fiskal.

Pemerintah memperoleh pemasukan dari dalam pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga sebanyak mungkin pajak yang progresif.

Untuk lebih detailnya, keputusan perpajakan memang sangat penting terhadap laju ekonomi sebab adanya dua alasan, yaitu:

• Tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat serta akan berdampak dalam penurunan investasi dan juga produksi.
• Tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya juga akan membuat masyarakat untuk membelanjakan uangnya lebih banyak dan hal ini akan memicu terjadinya inflasi.

Sehingga, pemerintah harus menciptkan keseimbangan serta menerapkan tarif pajak yang benar dalam hal perekonomian negara.

2. Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan pengeluaran pemerintah berkaitan dengan pendapatan dan juga belanja modal.

Pengeluaran ini dapat dilakukan pada berbagai bidang pembangunan, contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Serta pengeluaran negara pun untuk membayar hutang, bunga internal dan juga eksternal atas hutang piutang.

Anggaran pemerintah merupakan instrumen yang paling penting dalam mewujudkan kebijakan pengeluaran ekonomi pemerintah.

Anggaran tersebut juga difungsikan untuk pembiayaan defisit yakni untuk mengisi kesenjangan diantara pendapatan dan belanja pemerintah.

3. Kebijakan Investasi dan Disinvestasi

Tingkat optimalisasi investasi domestik ataupun asing sangat diperlukan guna mempertahankan pertumbuhan laju ekonomi.

Di beberapa tahun terakhir, arus dari modal internasional atau disingkat FDI telah mengalami peningkatan secara dramatis serta sudah menjadi alat untuk mengintegrasikan laju ekonomi domestik dengan laju ekonomi global.

4. Pengelolaan Utang / Surplus

Bila pemerintah memperoleh pendapatan lebih dari yang dikeluarkan, hal tersebut disebut sebagai surplus.

Namun bila pemerintah mengeluarkan lebih dari pada pendapatan, maka hal tersebut disebut sebagai defisit.

Baca juga: BISNIS

Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari beberapa sumber asing maupun domestik. Pilihan lain yang bisa diambil ialah mencetak uang untuk pembiayaan defisit tersebut.

Demikianlah penjelasan mengenai kebijakan fiskal, semoga dapat membantu kegiatan belajar kalian ya. Terima kasih telah berkunjung :)).

The post Kebijakan Fiskal appeared first on Yuksinau.

ARTIKEL PILIHAN PEMBACA :

Memuat...

Ketika Anda membaca kalimat ini, berarti Anda sudah sampai dibagian akhir dari pembahasan tentang Kebijakan Fiskal - Poin 100. Besar harapan kami ulasan yang kami sampaikan diatas bisa menjadi sarana pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk Anda yang memang sedang mencarinya. Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih karena sudah berkunjung ke situs poin100. blogspot. com dan membaca hingga selesai. Salam santun dan sampai ketemu di artikel selanjutnya.